Mulawarman Law Review https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev <p><strong>Mulawarman Law Review&nbsp; (MULREV)</strong>&nbsp;is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Mulawarman University. MULREV published twice a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.</p> <p>The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, State and Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Adat Law and Local Custom, Natural Resources and Environmental Law and another section related contemporary issues in law.</p> <p>ISSN: <a href="http://u.lipi.go.id/1460710504"><strong>2527-3477</strong></a> | e-ISSN: <a title="Link ke website LIPI" href="http://u.lipi.go.id/1460711859" target="_blank" rel="noopener"><strong>2527-3485</strong></a></p> Faculty of Law, Mulawarman University en-US Mulawarman Law Review 2527-3477 <p>Note: All copies, paper, electronic or other use, of the information must include an indication of Mulawarman Law Review (MULREV) and Faculty of Law Mulawarman University and a full citation of the journal source. Please refer requests for reprints to the corresponding author, and requests for all other uses not covered above, including the authorization of third parties to reproduce or otherwise use all or part of the article (including figures and tables) to: Mulawarman Law Review (MULREV).</p> Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/506 <p>The Indonesian government seeks to boost the Indonesian economy by facilitating foreign investment in Indonesia, which is realized through the enactment of the Omnibus Law on Job Creation Number 11/2020 and the Revision of the Mineral and Coal Mining Law Number 3/2020, both of which aim to legitimate investment in Indonesia in terms of natural resource management and to improve the welfare of the Indonesian people through the creation of jobs from these investments. However, those two legislations also pose several potential threats to indigenous peoples in the form of expropriation of their customary territories. This is further worsened by the absence of a special act on the fulfillment, recognition and protection of indigenous peoples and their rights, which lead to exacerbate the structural agrarian conflicts between the government, corporations/investors and indigenous peoples that would further impose expensive conflict resolution costs and threaten the investment itself. The urgency of the enactment of the Indigenous Peoples Bill is an absolute necessity to provide legal certainty for the protection of indigenous peoples in the midst of high investment aggression, as well as to the investors themselves.</p> Ria Maya Sari Copyright (c) 2021 Mulawarman Law Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-26 2021-06-26 1 14 10.30872/mulrev.v6i1.506 Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/525 <p>Tanah Tongkonan merupakan bentuk perwujudan tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), hal berikut menunjukan sangatb bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memiliki isi mengenai Pendaftaran Tanah. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan dalam menganalisis bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris, dengan menganalisis data yang terkumpul dengan sarana wawancara dan studi kepustakaan. Tinjauan mengenai hasil yang didapat pada penelitian ini memberikan petunjuk bahwa, apabila tanah tongkonan di daftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang berwenang sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah tongkonan, dan kemudian pemberian hak melalui penerbitan sertifikat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).</p> Joshua Melvin Arung Labi Sri Susyanti Nur Kahar Lahae Copyright (c) 2021 Mulawarman Law Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-26 2021-06-26 15 31 10.30872/mulrev.v6i1.525 Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/466 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.</p> Fitriah Faisal Fitriani Jamaluddin Rahman Hasima Ahmad Firman Tarta Copyright (c) 2021 Mulawarman Law Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-08-20 2021-08-20 32 41 10.30872/mulrev.v6i1.466