Makna Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Kepala Desa berwenang menjalin kerja sama dan mengelola keuangan desa sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi sering disalahgunakan. Contohnya, Said Laturua, Kepala Pemerintah Negeri Laha, yang bekerja sama dengan CV. Batu Prima dalam pengolahan batu kali di tanah adat Desa Laha, menyebabkan kerugian negara Rp. 2,29 miliar. Ia dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung. Penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif/doktrinal, di mana nilai ilmiah pembahasan bergantung pada metode pendekatan. Penelitian ini melibatkan penelusuran bahan-bahan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum dan juga memberikan refleksi serta evaluasi terhadap keputusan hukum yang telah dibuat. Dalam masyarakat modern yang kompleks, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga memperhitungkan faktor non-hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tujuan kewenangan untuk kepentingan umum, dengan melampaui atau mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, penyalahgunaan ini dilakukan demi memperkaya diri sendiri atau kelompok. Dalam putusan 27/PID.SUS-TPK/2020/PN AMB dan lainnya, Said Laturua terbukti mengelola sumber daya batu kali dengan CV. Batu Prima sejak 2012, namun pendapatan asli daerah tersebut tidak dilaporkan melalui rekening desa atau dicantumkan dalam APBDes.