Politik Hukum Pelonggaran Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi

Abstract

The implementation of parole provision, as stated in Law Number 22 of 2022 on Corrections, has drawn criticism from the public. Moreover, the granting of parole to 23 corruption convicts as a form of implementing those provisions, the further compromises of the sense of justice of the community as victims of corruption. Therefore, this research analyzes the legal policy of relaxing parole provision for corruption convicts and its implications towards efforts to eradicate corruption in Indonesia. The aim of this study is to find out the direction of the parole policy, as well as the background to its implementation and the objectives of the policy, which are then linked to the existing reality. Additionally, this research will analyze the implications of the relaxation of parole provision towards efforts to eradicate corruption in Indonesia.By using a literature approach, this study shows that the legal policy of relaxing parole provision for corruption convicts is full of political interests, especially the ratio legis used by the legislative institution does not correspond to the existing reality, the author also does not find any urgency in relaxing parole provison for corruption convicts, while the purpose of implementing those provisions is none other than for the interests of the legislative institution itself. When associated with efforts to eradicate corruption, there are at least seven implications that are worrying for efforts to eradicate corruption in Indonesia, including: first, corruption is considered an ordinary crime; second, indirectly negating the UNCAC as a ratified convention; third, as an effort to weaken the KPK; fourth, the failure to achieve prevention against corruption; fifth, it is increasingly difficult for law enforcement officers to uncover corruption; sixth, the potential for corruption in correctional institutions is increasing; seventh, the public is become increasingly pessimistic about the efforts to eradicate corruption and more permissive towards corruption act itself, resulting a decrease in public support and participation in efforts to eradicate corruption.

ABSTRAK

Pemberlakuan ketentuan pembebasan bersyarat, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menuai kecaman dari masyarakat. Terlebih, pemberian pembebasan bersyarat kepada 23 terpidana korupsi sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan tersebut, semakin mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji politik hukum pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana arah kebijakan pembebasan bersyarat, dan latar belakang diberlakukannya hingga tujuan yang ingin dicapai kebijakan tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada. Serta melihat implikasi dari pemberlakuan pelonggaran pembebasan bersyarat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi sarat akan kepentingan politik, terlebih ratio legis yang digunakan lembaga legislatif tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, penulis juga tidak menemukan urgensi dari pelonggaran pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, adapun tujuan dari diberlakukannya ketentuan tersebut tiada lain untuk kepentingan lembaga legislatif itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi, setidaknya ada tujuh implikasi yang mengkhawatirkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, antara lain: pertama, korupsi dianggap sebagai tindak pidana biasa; kedua, secara tidak langsung menegasikan UNCAC sebagai konvensi yang telah diratifikasi; ketiga, sebagai upaya pelemahan KPK; keempat, tidak tercapainya prevensi terhadap korupsi; kelima, semakin sulitnya aparat penegak hukum dalam membongkar korupsi; keenam, potensi korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan semakin meningkat; ketujuh, masyarakat semakin pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi dan semakin permisif terhadap perbuatan korupsi itu sendiri, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi menurun.