Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Authors

  • Radya Dzuhrizha Rahmana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
  • Adhitya Widya Kartika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Keywords:

Law enforcement, criminal law, scam page

Abstract

In this thesis research, the author uses the empirical juridical method, meaning a research that has achievements in finding theories about the law enforcement process for community crimes. This research also aims to see and understand law enforcement for the perpetrators of creating and spreading scams. The data sources of this research were obtained from interviews with IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. as Investigator of the Sub Directorate V of the Cyber ??Crime Unit of the East Java Regional Police and data were obtained from the Sub Directorate V of the East Java Regional Police of the Cyber ??Crime Unit, legislation, and literature. The results of this study concluded that the perpetrators of creating and spreading scampages in 2021 were 1 case with 2 suspects. Law enforcement carried out by the Sub-Directorate V of the Ditreskrimsus Cyber ??Unit of the East Java Regional Police is based on and takes into account the elements of law enforcement, namely legal certainty, legal benefits and legal justice. In law enforcement, there are factors that influence it, namely in the form of law enforcement officials, legal factors, community factors, facilities and facilities factors and also legal culture factors. Based on the analysis that the author carried out in law enforcement carried out by the East Java Regional Police using the theory put forward by Joseph Goldstein, which is very relevant is the theory of actual law enforcement or actual enforcement because the theory is actual law enforcement which has limitations in it. Law enforcement according to Lawrence M. Freidmanm's theory, the Regional Police of East Java is based on legal culture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENSI
Buku
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime (PT. Raya Gratindo Persada: Jakarta, 2012).
Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy”, Yustisia Vol. 5 No. 1, (2016).
Arief, Barda Nawawi. (2006). Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Arief, Barda Nawawi. (2010). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Kencana.
Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
Arliman, Laurensius. (2015). Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
Hamzah, Andi. (2013). Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta: Sinar Grafika.
Handoyo, B. Hestu Cipto. (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Ilyas, Amir. (2012). Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
Indrajit, Richardus Eko. (2014). Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Lamintang, P.A.F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Latif, H. Abdul. (2016). Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group.
Mansyur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2015). Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Reflika Aditama.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Maryani, Yeyen. (2011). Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Nawi, Syahruddin. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika.
Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Prasetyo, Teguh. (2016). Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahardi, H. Pudi. (2014). Prolog dalam Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Perwakilan Jawa Timur Dan Indonesia Timur: Laksbang Grafika.
Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Manado: PT Raja Grafindo Persada.
Sadjijono. (2006). Hukum Kepolisian, Persepektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Seran, Sirilius. (2020). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial. Yogyakarta: Deepublish.
Soekanto, Soerjono. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Suhariyanto, Budi. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: PT. Raya Gratindo Persada.
Suparni, Neniek. (2012). Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
Suyono, Yoyok Ucuk. (2013). Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UU 1945. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Syahdeini, Sutan Remy. (2011). Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Vyctoria. (2013). Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Wahid, Abdul. (2014). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: PT Refika Aditama.
Widodo. (2013). Memerangi Cybercrime Karateristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Prespektif Kriminologi. Yogyakarta: Asswaja Pressindo.
Widodo. (2013). Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Asswaja Pressindo.
Jurnal
Anakotta, Marthsian Yeksi, dkk. (2021). Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dari Perspektif Penegakan Hukum Joseph Goldenstein. Journal of Judicial Review Volume 23 Nomor 1.
Anita, Fitri dan Setya Haryati. (2021). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana. Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan. Volume 8 Nomor 1.
Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2.
Anshari. (2018). Delik Terhadap Keamanan Negara (MAKAR) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II). Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3.
Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Nomor 1.
Firmansyah, Ricky. (2017). Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. Jurnal Informatika. Volume 4 Nomor 2.
Gani, Alcianno G. (2018). Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer). Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma Volume 5 Nomor 1.
Hakim, Lukman. (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1.
Harefa, Safaruddin. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Ismam. Jurnal UBELAJ Volume 4 Nomor 1.
Juliano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1.
Julianti, Lis dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik “Phising” Pada Transaksi Perbankan. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Volume 1 Nomor 1.
Ketaren, Eliasta. (2016). Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law. Jurnal TIMES Volume 5 Nomor 2.
Kusumawardani, Qur’ani Dewi. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Volume 19 Nomor 1.
Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Volume 13 Nomor 1.
Mushafi. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. At-Turost: Journal of Islamic Studies Volume 8 Nomor 2.
Saputra, Endi Dwi dan Khairunnisah. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Samarinda. Jurnal LEGALITAS Volume 5 Nomor 1.
Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 1.
Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. (2020). Penerapan Asas Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Jurnal Gorontalo Law Review. Volume 3 Nomor 2.
Wahyudi, Tri. (2019). Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema Volume 1 Nomor 2.
Wibowo, Mia Haryati dan Nur Fatimah. (2017). Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime. JOEICT (Jurnal of Education and Information Communication Technology) Volume 1 Nomor 1.
Yuliana. (2017). Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS). Volume 1 Nomor 1.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1143).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1139).
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lain-Lain
RR Ukirsari Manggalani. (2021).”Kejahatan Antarnegara: Dua Hacker Indonesia Curi Data, Sedot Dana Rp480 M”. (https://amp.suara.com/tekno/2021/04/18/135640/kejahatan-antarnegara-dua-hacker-indonesia-curi-data-sedot-dana-rp480-mhttps://amp.suara.com/tekno/2021/04/18/135640/kejahatan-antarnegara-dua-hacker-indonesia-curi-data-sedot-dana-rp480-m) diakses pada 29 November 2021 Pukul 22.47 WIB.
Redaktur. (2021). “Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Pengedar Scampage/ Website Palsu Mencairkan Dana PUA Warga AS”. (https://jurnalpolri.com/2021/04/polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-pengedar-scampage-website-palsu-mencairkan-dana-pua-warga-as/) diakses pada tanggal 29 November 2021 pada Pukul 23.00 WIB.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/scam diakses 8 Desember 2021 Pukul 00.23 WIB.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/page diakses 8 Desember 2021 Pukul 00.25 WIB.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mentransmisikan diakses 22 Januari Pukul 16.32 WIB.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembuatan diakses 22 Januari Pukul 16.01 WIB.
https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/englishindonesian/?q=Scam+page diakses 7 Februari 2022 Pukul 23.55 WIB.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/website?q=Website diakses 7 Februari 2022 Pukul 23.58 WIB.
Hasil Wawancara dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. Selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit I Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur Selasa 2 November 2021
Resume pada kasus pembuatan dan penyebaran scampage di ruangan Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber pada hari Selasa 2 November 2021.
Data kasus pembuatan dan penyebaran scampage di SubDit V Ditreskrimsus Unit I Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 9 Oktober 2021.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Radya Dzuhrizha Rahmana, & Adhitya Widya Kartika. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). Risalah Hukum, 18(2), 83–98. Retrieved from https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/918