Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

  • Maria Novita Apriyani UPN Veteran Jawa Timur

Abstract

Kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan restitusi sebagai wujud pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunanakan metode komparatif yaitu membandingkan praktik yang dialami oleh LPSK dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK bersamaan dengan proses pidana bahkan dimulai dari awal penyidikan. Tantangan yang dihadapi LPSK sebagai lembaga yang memfasilitasi restitusi bagi korban kekerasan seksual diantaranya terbatasnya psikolog di beberapa daerah, kurangnya dukungan dari masyarakat, pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Restitusi; Pemenuhan Hak Korban; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-06-04
How to Cite
Novita Apriyani, M. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia . Risalah Hukum, 17(1), 1-10. https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492
Section
Articles