Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya

  • Surya Mukti Pratama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  • Adrian E. Rompis Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
  • R. Adi Nurzaman Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract

Untuk pertamakali Surat Presiden dalam pembentukan undang-undang digugat kepada PTUN. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam mengadili gugatan yang objeknya berupa surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja dan implikasi putusannya apabila mengabulkan gugatan tersebut. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja karena Surat Presiden tidak memenuhi kualifikasi sebagai KTUN/ Beschkking dan secara konseptual ketidakberwenangan PTUN dalam mengadili Surat Presiden ini sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dapat diketahui pula kalaupun kedepan putusan pengadilan banding dan kasasi mengabulkan dan menerima gugatan Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja, maka tidak dapat berimplikasi secara langsung terhadap kebatalan/ tidak absahnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena pembatalan suatu undang-undang tidak menjadi wewenang PTUN, PT-TUN termasuk MA. melainkan kewenangan Mahkamah konstitusi melalui pengujian materil dan pengujian foraml. Selama Mahkamah Konstitusi tidak membatalkannya, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tetap absah dan mengikat.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-06-28
How to Cite
Pratama, S. M., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2021). Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya. Risalah Hukum, 17(1), 11-25. https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.516
Section
Articles